BAB I: Ketentuan Umum

Pasal 1: Berisi definisi penting seperti Penanaman Modal, Pemerintah Kota, Walikota, PTSP, UMKM, dan lainnya.

BAB II: Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

• Pasal 2: Asas penyelenggaraan penanaman modal (10 asas: kepastian hukum, keterbukaan, dll).
• Pasal 3: Tujuan penanaman modal (ekonomi, lapangan kerja, kesejahteraan, dll).
• Pasal 4: Ruang lingkup penanaman modal dalam negeri sesuai kewenangan Kota.

BAB III: Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

• Pasal 5: Pemkot menyelenggarakan penanaman modal dan menjamin kepastian hukum.
• Pasal 6: Penanaman modal dapat dilakukan oleh badan hukum, tidak berbadan hukum, atau perseorangan.

BAB IV: kewenangan

• Bagian Kesatu - Umum
• Pasal 7: Kewenangan Pemkot: kebijakan, promosi, pelayanan, insentif, pengawasan, dll.
• Bagian Kedua - Arah Kebijakan Penanaman Modal
• Pasal 8-9: Arah dan rencana umum kebijakan penanaman modal berdasarkan program prioritas.
• Bagian Ketiga - Kerjasama Penanaman Modal
• Pasal 10-11: Kerja sama penanaman modal dengan pemerintah dan/atau pihak swasta.
• Bagian Keempat - Promosi Penanaman Modal
• Pasal 12: Promosi oleh Pemkot dan/atau bersama lembaga lain, termasuk luar negeri.
• Bagian Kelima - Pelayanan Penanaman Modal
• Pasal 13: Jenis pelayanan: pra, perizinan, pasca.
• Pasal 14: Pra perizinan
• Pasal 15-17: Perizinan (izin prinsip, usaha, API, IMTA, dll)
• Pasal 18: Pasca perizinan: bimbingan, fasilitasi, tenaga kerja, lahan, dll
• Bagian Keenam - Pemberian Insentif Penanaman Modal
• Pasal 19-20: Insentif: syarat, bentuk (pajak, retribusi, bantuan modal), dan tata cara.
• Bagian Ketujuh - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
• Pasal 21-22: Pengendalian melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan.
• Bagian Kedelapan - Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi
• Pasal 23: Pengelolaan data dan pengembangan SPIPISE oleh BPMPPT.

BAB V: Bidang Usaha

Pasal 24: Semua bidang usaha terbuka kecuali yang tertutup atau bersyarat menurut peraturan perundangan.

BAB VI: Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

• Pasal 25: Hak penanam modal (perlindungan hukum, informasi, layanan, fasilitas).
• Pasal 26: Kewajiban penanam modal (CSR, pelaporan, tenaga kerja, dll).
• Pasal 27: Tanggung jawab penanam modal (modal legal, lingkungan, persaingan sehat, dll).

BAB VII: Kemitraan

• Pasal 28: Penanam modal bidang usaha tertentu wajib bermitra dengan UMKM/koperasi.
• Pasal 29: Kemitraan harus menguntungkan kedua belah pihak dan dilakukan alih teknologi.

BAB VIII: Peningkatan Kualitas Aparatur

Pasal 30: BPMPPT menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur terkait.

BAB IX: Peran Serta Masyarakat

Pasal 31: Masyarakat dapat berpartisipasi menciptakan iklim usaha yang baik dan menyampaikan informasi potensi daerah.

BAB X: Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 32: Evaluasi berkala oleh Kepala Badan, hasil dilaporkan ke Gubernur.

BAB XI: Sanksi Administrasi

Pasal 33: Sanksi: peringatan, pembatasan usaha, pencabutan izin, dll bagi pelanggaran ketentuan perizinan.

BAB XII: Ketentuan Peralihan

Pasal 34: Izin yang ada sebelum Perda ini berlaku tetap berlaku sampai masa izinnya habis.

BAB XIII: Ketentuan Penutup

• Pasal 35: Peraturan pelaksanaan (Perwal) wajib ditetapkan maksimal 1 tahun.
• Pasal 36: Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.